(Kitani.id): Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mengawal program pertanian secara total. Organisasi ini memegang peran vital dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh akar rumput.
“HKTI adalah garda terdepan untuk memastikan implementasi program dirasakan langsung di lapangan,” ujar Sudaryono pada HUT ke-53 HKTI di Jakarta, Senin (27 April 2026).
Baginya, HKTI bukan sekadar organisasi, melainkan mitra strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab itu, ia menekankan pentingnya peran pengawasan agar kebijakan tidak mandek di level birokrasi.
Sudaryono yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI berharap program jangan berhenti di atas kertas, melainkan menjadi solusi nyata bagi setiap persoalan yang dihadapi petani.
Sinergi HKTI Perkuat Produksi Pangan
Saat ini, HKTI telah solid tanpa ada lagi dualisme kepengurusan. Kekuatan besar ini diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian dari pusat hingga ke daerah secara serentak.
Pemerintah pun, imbuh Sudaryono, tengah fokus melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir. Langkah konkretnya meliputi perbaikan irigasi, kemudahan distribusi pupuk, hingga perlindungan harga gabah.
Upaya ini bertujuan agar program jangan berhenti di atas kertas dan mampu menjaga keuntungan petani tetap stabil. Strategi ini juga terbukti efektif menekan ketergantungan impor.
“Kita pastikan pupuk tersedia dan harga tetap berpihak pada petani,” ungkap pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut.
Komitmen ini selaras dengan pencapaian swasembada pada komoditas telur dan daging ayam.Keberhasilan ini tercermin dari data Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini menembus 5 juta ton.
Produksi beras nasional tahun 2025 bahkan tumbuh 13,29 persen. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) melesat ke angka 125,35, rekor tertinggi dalam tiga dekade terakhir.
“Ini adalah bukti kerja bersama. Pemerintah hadir, petani bekerja, dan HKTI ikut mengawal,” pungkasnya. Dengan kolaborasi yang kuat, sektor pertanian Indonesia diharapkan semakin berdaulat dan mandiri.(*)
