(Kitani.id): Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Lampung, menginisiasi pembentukan model komunitas ekonomi lokal sebagai rantai pasok bagi dapur MBG. Untuk mewujudkan gagasannya, politisi muda ini menggandeng Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Saat berdiskusi bersama para penyuluh Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Maria Jojor Rotua Nainggolan, selaku Ketua Kelompok Substansi (Kelsi) Provinsi Lampung, Giri mengungkapkan bahwa keinginannya ini berpijak pada satu spirit untuk mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.
“MBG mendatangkan aliran dana Rp1 triliun per bulan untuk Lampung. Selain berguna bagi penerima manfaat, program ini hendaknya juga mampu memberi dampak bagi petani dan peternak di daerah. Caranya dengan menyinergikan antara rantai pasok pangan bagi kebutuhan dapur MBG dengan potensi ekonomi lokal. Nantinya, kita berharap akan terbangun suatu ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan,” terang Giri di ruang kerjanya, Senin (18 Mei 2026).
Namun Giri menyadari bukan hal mudah untuk menerapkan konsepsi tersebut dalam skala besar secara masif. Oleh karenanya dia akan mengujicobakan terlebih dahulu dalam bentuk sentra-sentra percontohan.
“Uji coba ini yang akan kita sinergikan bersama rekan-rekan PPL di seluruh kabupaten/kota di Lampung,” imbuhnya.
Dia menambahkan, koordinasi yang dijajaki ini sekaligus sebagai bentuk nyata koordinasi antara wakil rakyat dan PPL yang kini telah berstatus sebagai pegawai Kementerian Pertanian.
“Kementan dan Pemprov serta DPRD Lampung memiliki tujuan sama untuk kemandirian pangan. Maka dengan bersinergi diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih optimal,” terang Giri.
Dia menjelaskan pada tahapan awal pembentukan sentra percontohan, PPL akan mengajukan satu Gapoktan (gabungan kelompok tani) terbaik dari setiap kabupaten/kota. 15 gapoktan yang diajukan akan diberi bantuan benih sayuran dan holtikultura.
Selanjutnya Gapoktan penerima bantuan akan didampingi PPL setempat. Pembinaan yang diberikan tidak hanya sebatas teknik budidaya, melainkan juga manajerial pengaturan masa tanam.
“Dengan mengatur masa tanam sayuran, akan dapat diatur pula masa panennya. Sehingga kesinambungan pasokan sayuran ke dapur MBG bisa terjaga,” urai Giri.
Dia menyebutkan bila pola perdana ini berhasil direalisasikan, pihaknya akan menjajaki membentuk sentra peternak ayam petelur pada masyarakat desa.
Dengan demikian, warga desa bisa memasok sayuran juga telur kepada SPPG di wilayahnya masing-masing.
“Sejatinya konsepsi seperti ini yang dikehendaki dalam MBG. Kita berupaya mewujudkan itu di Lampung,” pungkas Giri.
Optimisme serupa juga disampaikan Maria. Menurutnya PPL menyambut baik sinergitas ini. Pihaknya akan segera menginventarisasi gapoktan yang akan diajukan.
Maria juga optimis konsep ini akan bisa diwujudkan. Apalagi memperoleh dukungan banyak pihak.
“Hanya saja kami menyarankan agar nanti ada MoU antara Gapoktan dengan SPPG setempat. Ini semacam jaminan, agar ada kepastian bagi gapoktan. Jangan sampai sayur mayur dan komoditi hortikultura yang sudah diproduksi tidak bisa diakomodir dapur MBG,” pesan Maria.(*)
