(Kitani.id): Pemerintah mengantisipasi potensi krisis pupuk global yang mengancam produksi pangan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk 20 persen.
Langkah strategis itu diambil guna menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tanah air. “Presiden memerintahkan kami untuk menjemput krisis dengan kebijakan nyata,” ujar Amran, Minggu (3 Mei 2026).
Sejak Februari 2026, perdagangan pupuk dunia terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Penurunan harga ini menjadi tameng bagi petani agar tetap bisa menanam dengan biaya terjangkau.
Pangkas 145 Aturan Distribusi Demi Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintah juga melakukan langkah struktural besar-besaran untuk mempermudah akses petani mendapatkan pupuk. Sebanyak 145 regulasi distribusi dipangkas melalui Instruksi Presiden agar penyaluran lebih singkat.
Kini, distribusi mengalir dari kementerian langsung ke Pupuk Indonesia lalu ke petani. Penebusan pupuk juga semakin praktis hanya dengan menggunakan KTP di kios-kios desa.
Perluasan jaringan kios ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim gadu 2026. Kebijakan ini diprediksi mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare.
Di sisi hilir, pemerintah memberikan perlindungan harga lewat penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram. Hal tersebut menjadi jaminan agar petani tidak mengalami kerugian saat masa panen tiba.
Sinergi kebijakan hulu dan hilir ini diharapkan memperkuat Ketahanan Pangan Nasional di tengah situasi dunia yang tidak stabil.(*)
