(Kitani.id): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Utama, Kamis (23 April 2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung utama Ekonomi Lampung.
Gubernur Mirza menjelaskan lahan pertanian di Lampung mencapai 1,8 juta hektare dari total wilayah 3 juta hektare. Komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong menjadi tumpuan hidup hampir dua juta keluarga petani.
Meskipun APBD terbatas di angka Rp6,7 triliun, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur pendukung distribusi hasil bumi. “Perbaikan indikator sosial menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah motor penggerak kita,” ujarnya.
Strategi Hilirisasi dan Penguatan Nilai Tukar Petani
Data menunjukkan performa Ekonomi Lampung sangat impresif dengan pertumbuhan mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen.
Selain itu, kesejahteraan petani meningkat signifikan yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) di level 130. Namun, Gubernur Mirza menyoroti kontribusi industri yang baru mencapai 18 persen terhadap PDRB. Dari potensi komoditas sebesar Rp150 triliun, baru Rp30 triliun yang berhasil diolah melalui industri hilirisasi.
Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan lima kawasan industri strategis, termasuk di wilayah Way Kanan, guna meningkatkan nilai tambah produk.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi gairah pembangunan di Lampung dalam satu setengah tahun terakhir. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, mendorong hilirisasi singkong menjadi produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf). Strategi ini diharapkan mampu mendongkrak Ekonomi Lampung secara berkelanjutan.
Sektor pariwisata juga mencatat lonjakan kunjungan dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Meski begitu, tantangan besar tetap ada pada lama tinggal wisatawan yang hanya 1,3 hari. Untuk UMKM, pemerintah menyiapkan sistem agregator guna membantu 398 ribu pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor secara kolektif.(*)
