Kok Bisa TNI, Polri dan Kadin Punya Seribu Dapur MBG?

Kamis, 16 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TNI, Polri, dan Kadin masing-masing mengelola 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin kelancaran program.(Ilustrasi: Kitani)

TNI, Polri, dan Kadin masing-masing mengelola 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin kelancaran program.(Ilustrasi: Kitani)

(Kitani.id): Pemerintah terus memacu kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjangkau jutaan masyarakat. Namun, banyak pihak bertanya-tanya mengapa TNI-Polri mendapatkan porsi besar dalam pengelolaan dapur ini?

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, memberikan penjelasan gamblang mengenai kebijakan tersebut. Menurutnya penunjukan ini berawal dari kebutuhan mendesak untuk memastikan program didukung penuh secara operasional di lapangan.

“Mengapa Polri dapat 1.000, mengapa TNI 1.000? Sejarah waktu itu memang butuh percepatan maka ditunjuk,” ujar Sony seperti dilansir Kompas, Kamis (16 April 2026). Diketahui pula Kamar Dagang dan Industri (Kadin) turut berpartisipasi mengelola seribu dapur mitra MBG.

Baca Juga  Kementan Tantang Lampung Jadi “Tulang Punggung” Swasembada Pangan Nasional

Andalkan Swadaya Ketimbang APBN

Awalnya, pemerintah berencana membangun 1.542 SPPG menggunakan dana APBN di 514 kabupaten dan kota. Namun, hingga saat ini infrastruktur yang dibiayai negara tersebut belum ada yang beroperasi sepenuhnya.

Oleh karena itu, keterlibatan mitra menjadi kunci utama agar distribusi makanan tidak terhambat. Hebatnya, saat ini sudah ada 27.066 SPPG yang terverifikasi dan mayoritas sudah melayani masyarakat.

Baca Juga  Rembuk Tani Lampung dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Sony menegaskan bahwa puluhan ribu unit dapur tersebut merupakan wujud nyata pemberdayaan masyarakat. Menariknya, operasional dapur-dapur ini tidak membebani anggaran negara sepeser pun.

“Alhamdulillah tidak ada satu rupiah pun sampai saat ini SPPG yang operasional menggunakan APBN,” tambah Sony.

Hemat Anggaran Puluhan Triliun

Pemanfaatan jalur swadaya dan kemitraan ini terbukti sangat efektif bagi keuangan negara. Jika menggunakan APBN, pengadaan 27.000 SPPG diperkirakan menelan biaya antara Rp 40 hingga Rp 54 triliun.

Baca Juga  Perkuat Tata Niaga Singkong, Pemprov Lampung Gandeng Kemendag

Selain menghemat biaya, sistem ini juga menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Karena itu, setiap SPPG kini dikelola dengan semangat gotong royong oleh mitra swasta dan masyarakat.

Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu menjaga keberlanjutan gizi bagi para penerima manfaat. Dengan begitu, target melayani 15 juta orang pada tahun 2025 dapat tercapai tepat waktu.(*)

Berita Terkait

Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Swasembada Pangan Nasional
Kementan Tantang Lampung Jadi “Tulang Punggung” Swasembada Pangan Nasional
Bapanas Intervensi Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras
Giri Akbar Siapkan Model Ekosistem Ekonomi Lokal Sinergi MBG
Pertanian Dominasi Penyerapan KUR di Lampung
Sinergi Ketahanan Pangan Lampung Perkuat Infrastruktur Pascapanen di Desa
ISPI Diminta Manfaatkan Potensi Besar Sektor Peternakan Lampung
Ekspor Tapioka Lampung Senilai Rp26 Miliar ke Tiongkok

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 18:14 WIB

Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 27 Mei 2026 - 18:06 WIB

Kementan Tantang Lampung Jadi “Tulang Punggung” Swasembada Pangan Nasional

Kamis, 21 Mei 2026 - 09:55 WIB

Bapanas Intervensi Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Senin, 18 Mei 2026 - 21:26 WIB

Giri Akbar Siapkan Model Ekosistem Ekonomi Lokal Sinergi MBG

Jumat, 15 Mei 2026 - 17:48 WIB

Pertanian Dominasi Penyerapan KUR di Lampung

Berita Terbaru