Inti Berita:
• Regulasi Baru: DPRD dan Pemprov Lampung menyetujui Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan singkong sebagai komoditas prioritas.
• Tujuan: Memperbaiki tata kelola harga, melindungi kepentingan petani, dan menjaga keberlanjutan industri ubi kayu.
• Tindak Lanjut: Pemprov Lampung segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.
• Latar Belakang: Singkong kini resmi menjadi komoditas strategis untuk mendukung swasembada pangan dan regenerasi petani.
(Lingkartani.com): Perjuangan para petani ubi kayu di Bumi Ruwa Jurai untuk mendapatkan kepastian hukum akhirnya menemui titik terang. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD Provinsi Lampung atas disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menempatkan singkong sebagai komoditas prioritas. Sekaligus diharapkan mendongkrak harga singkong di Lampung.
Persetujuan ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/12/2025). Wagub Jihan menegaskan bahwa hadirnya regulasi ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengedepankan kepentingan petani di tengah dinamika industri singkong yang selama ini sering mengalami fluktuasi harga.
“Pemerintah Provinsi Lampung setuju dan sepakat dengan rekomendasi Pansus Singkong, terutama dalam upaya perbaikan tata kelola di daerah. Ini demi kepentingan petani, keberlanjutan industri, serta stabilitas ekonomi daerah,” ujar Wagub Jihan dengan optimis.
Singkong Jadi Komoditas Prioritas dan Fokus Regenerasi Petani
Selama ini, singkong sering kali dipandang sebelah mata, namun melalui Perda ini, ubi kayu resmi menjadi komoditas prioritas di Provinsi Lampung. Regulasi ini disusun tidak hanya untuk mengamankan produksi, tetapi juga sebagai landasan untuk mewujudkan swasembada pangan dan mendorong regenerasi petani di pedesaan.
Wagub Jihan menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan rekomendasi dari pansus singkong sebagai dasar pengambilan kebijakan masa depan. Melalui koordinasi yang lebih ketat dengan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tidak ada lagi permainan harga yang merugikan petani saat musim panen raya tiba.
“Perda ini menjadi dasar kita untuk melakukan langkah-langkah konkret. Kita ingin petani singkong Lampung berdaya dan memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan industri,” tambahnya.
Percepatan Pergub dan Penguatan Aparatur di Lapangan
Selain Perda Perlindungan Petani, rapat paripurna tersebut juga menetapkan tujuh regulasi lainnya, termasuk aturan mengenai penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil perkebunan dan pertambangan. Dengan total delapan Perda baru, Pemprov Lampung kini tancap gas untuk menyiapkan teknis pelaksanaannya.
Wagub Jihan menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana. Penguatan sumber daya aparatur di lapangan juga menjadi prioritas agar aturan yang sudah tertulis di atas kertas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok desa.
“Setelah difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri, kita harus segera bergerak di lapangan. Jangan sampai regulasi ini hanya menjadi dokumen tanpa aksi nyata,” tegas Jihan. Langkah cepat ini diharapkan menjadi kado akhir tahun yang manis bagi para petani Lampung untuk menyambut musim tanam 2026 dengan lebih semangat.(*)
