Inti Berita:
• Masalah: Kritik tajam atas rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk asal India senilai Rp24,66 triliun.
• Solusi: Penundaan rencana pengadaan hingga Presiden Prabowo Subianto kembali untuk mengkaji kesiapan industri dalam negeri.
• Data: Pesanan terdiri dari 35 ribu unit Mahindra Scorpio Pik Up dan 70 ribu unit truk Tata Motors oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
(Kitani.id): Rencana besar pengadaan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih kini menemui babak baru. Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda impor mobil pikap asal India.
Langkah ini diambil guna menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto ke tanah air. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono baru-baru ini.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa urusan impor ini bukan merupakan kewenangan kementeriannya. Namun, ia memastikan bahwa kebijakan tersebut sudah dalam posisi ditunda.
Keputusan ini diambil untuk menghormati proses konsultasi dengan kepala negara. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan nasional.
“Itu bukan wewenangnya Kementerian Koperasi, jadi sudah diputuskan ditunda sampai menunggu Pak Presiden datang,” kata Ferry Juliantono di Jakarta, Selasa (24 Februari 2026).
DPR Minta Pemerintah Kaji Kesiapan Industri Lokal
Kritik terhadap rencana impor 105 ribu unit kendaraan ini memang terus mengalir. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera menangguhkan rencana tersebut.
Pihaknya menilai perlu ada kajian mendalam bersama Presiden Prabowo. Terutama terkait kemampuan perusahaan otomotif di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sufmi Dasco Ahmad meyakini presiden akan mempertimbangkan kondisi industri otomotif nasional. Jangan sampai kebijakan impor justru memukul pengusaha yang sudah berinvestasi di Indonesia.
Dasco juga merekomendasikan agar urusan teknis ini dibahas secara komprehensif. Tujuannya agar ada keseimbangan antara kebutuhan koperasi dan kemajuan industri lokal.
“Tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.
Komitmen PT Agrinas Ikuti Kebijakan Negara
Sebagai informasi, pengadaan ini awalnya akan dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan pelat merah ini memesan 35 ribu unit pikap dan 70 ribu unit truk.
Total anggaran yang disiapkan mencapai angka fantastis, yakni Rp24,66 triliun. Meski begitu, pihak perusahaan menyatakan siap tunduk pada keputusan pemerintah.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota memberikan tanggapannya. Pihaknya mengaku akan mengikuti kebijakan terbaru yang dibuat DPR dan pemerintah.
Hal ini penting untuk menjaga keselarasan program swasembada pangan dan koperasi. “Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” ujar Joao.
Kalangan pengusaha otomotif sendiri menilai pabrikan lokal sudah sangat siap. Mereka mampu memproduksi kendaraan pikap yang dibutuhkan oleh Koperasi Merah Putih. Sinergi dengan industri dalam negeri dinilai jauh lebih menguntungkan bagi ekonomi rakyat.(*)
