Gubernur Mirza Pasang Badan, Minta Pusat Stop Impor Tapioka dan Utamakan Petani Lampung

Jumat, 23 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. (foto:ist)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. (foto:ist)

Inti Berita:

Masalah: Utilisasi industri tapioka dalam negeri baru 43% dan Indonesia masih mengimpor pati ubi kayu senilai 73,8 juta dolar AS.

Solusi: Gubernur Lampung meminta pusat menahan impor dan mendorong industri nasional menggunakan produk lokal.

Data: Kapasitas pabrik di Lampung mencapai 21 juta ton ubi kayu/tahun dengan potensi 4,2 juta ton tepung tapioka.

(Kitani.id): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan permintaan tegas kepada pemerintah pusat. Ia meminta agar keran impor tepung tapioka segera ditahan.

Langkah ini sangat beralasan karena Lampung adalah produsen ubi kayu terbesar. Saat ini, terdapat lebih dari 60 pabrik pengolahan tapioka yang beroperasi di Bumi Ruwa Jurai.

Baca Juga  Resonansi Cashflow PTPN I pada Ekonomi Kawasan, Cerita dari Warung Sate

Menurut Gubernur Mirza, ubi kayu adalah tulang punggung ekonomi Lampung. Selama 60 tahun lebih, ratusan ribu petani menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.

“Kapasitas terpasang pabrik kita mencapai 21 juta ton ubi kayu per tahun,” ujar Mirza dalam acara Business Matching di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Komitmen Lampung Penuhi Kebutuhan Tapioka Nasional

Dengan perhitungan yang ada, Lampung mampu menghasilkan 4,2 juta ton tepung tapioka setiap tahunnya. Jumlah ini dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan industri di Indonesia.

Baca Juga  Terima Peserta Didik Sespimti Polri, Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Kedaulatan Pangan

Mirza menjamin kualitas tapioka Lampung sangat baik dengan harga yang bersaing. Ia juga memastikan pasokan akan tetap stabil sepanjang tahun bagi industri nasional.

Namun, ia menekankan perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat yang konsisten. Ada tiga poin utama yang diusulkan Mirza untuk melindungi petani dan pengusaha lokal.

Pertama, industri pengguna wajib mengutamakan tapioka dalam negeri. Kedua, stop impor selama stok lokal masih ada. Ketiga, perlu adanya pengaturan harga tapioka secara nasional.

Baca Juga  Daya Beli Petani Lampung Melemah Empat Bulan Berturut-turut

Data Menteri Perindustrian menunjukkan bahwa impor pati ubi kayu memang mulai menurun pada 2025. Meski begitu, nilai impornya masih tergolong besar bagi negara agraris.

Gubernur Mirza berharap tata niaga di daerah bisa lebih efektif jika ada keseragaman aturan. Perlindungan bagi petani singkong di Lampung pun menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.(*)

Berita Terkait

Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Swasembada Pangan Nasional
Kementan Tantang Lampung Jadi “Tulang Punggung” Swasembada Pangan Nasional
Bapanas Intervensi Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras
Giri Akbar Siapkan Model Ekosistem Ekonomi Lokal Sinergi MBG
Pertanian Dominasi Penyerapan KUR di Lampung
Sinergi Ketahanan Pangan Lampung Perkuat Infrastruktur Pascapanen di Desa
ISPI Diminta Manfaatkan Potensi Besar Sektor Peternakan Lampung
Ekspor Tapioka Lampung Senilai Rp26 Miliar ke Tiongkok

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 18:14 WIB

Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 27 Mei 2026 - 18:06 WIB

Kementan Tantang Lampung Jadi “Tulang Punggung” Swasembada Pangan Nasional

Kamis, 21 Mei 2026 - 09:55 WIB

Bapanas Intervensi Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Senin, 18 Mei 2026 - 21:26 WIB

Giri Akbar Siapkan Model Ekosistem Ekonomi Lokal Sinergi MBG

Jumat, 15 Mei 2026 - 17:48 WIB

Pertanian Dominasi Penyerapan KUR di Lampung

Berita Terbaru