Cegah Mark Up, Kejagung Pantau Program Makan Bergizi Gratis Lewat Aplikasi Jaga Dapur MBG

Sabtu, 4 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peluncuran aplikasi Jaga Dapur MBG oleh Kejaksaan Agung untuk pengawasan digital secara real-time.(Ilustrasi: Kitani.id)

Peluncuran aplikasi Jaga Dapur MBG oleh Kejaksaan Agung untuk pengawasan digital secara real-time.(Ilustrasi: Kitani.id)

(Kitani.id): Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin kolaborasi strategis bersama Kejaksaan Agung untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui aplikasi Jaga Dapur MBG, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah negara benar-benar menjadi asupan bergizi bagi masyarakat.

Wakil Kepala BGN, Brigjen Pol Sonny Sonjaya, menegaskan bahwa pengawasan ketat adalah harga mati. Menurutnya, program berskala nasional ini wajib dipantau oleh masyarakat, APIP, hingga aparat penegak hukum.

“Kejaksaan Agung sudah membangun sistem pengawasan aplikasi Jaga Dapur MBG sebagai bentuk pencegahan yang efektif,” ujar Sonny saat berada di Tuban, Jawa Timur, Rabu (1 April 2026).

Baca Juga  Kendalikan Inflasi Daerah, Pemprov Lampung Simak Arahan Tegas Kemendagri

Masyarakat Bisa Lapor Lewat Video

Penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, kini memiliki akses langsung untuk mengadu. Jika ditemukan kualitas makanan yang buruk atau porsi yang tidak sesuai, warga bisa melapor melalui sistem tersebut.

Oleh karena itu, Sonny mengingatkan 26.126 mitra SPPG di seluruh Indonesia agar tidak bermain-main dengan kualitas. Praktik curang seperti menaikkan harga (mark up) sangat dilarang keras karena merugikan rakyat.

Baca Juga  Mitigasi El Nino Lampung Jaga Stabilitas Pangan Nasional

Jika terdapat penyimpangan di lapangan, masyarakat diharapkan segera memberikan informasi melalui saluran digital yang tersedia.

Transparansi Kualitas Menu Makanan

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, menjelaskan bahwa sistem ini lahir dari aspirasi masyarakat. Sebelumnya, muncul berbagai aduan terkait kendala teknis di lapangan yang disampaikan melalui perwakilan rakyat.

“Kami menggunakan aplikasi tersebut untuk memantau output produk SPPG agar hasilnya sesuai nilai standar,” jelas Reda.

Baca Juga  Hilirisasi Komoditas Strategis Lampung, Kunci Perkuat Ekonomi dan Pajak Daerah

Menariknya, pelaporan dalam aplikasi ini harus menyertakan bukti video asli agar laporan lebih akurat. Namun, sistem ini tidak hanya menampung keluhan negatif saja. Penerima manfaat juga bisa memberikan apresiasi jika kualitas dapur di wilayah mereka dinilai sangat baik.(*)

Berita Terkait

Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Swasembada Pangan Nasional
Kementan Tantang Lampung Jadi “Tulang Punggung” Swasembada Pangan Nasional
Bapanas Intervensi Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras
Giri Akbar Siapkan Model Ekosistem Ekonomi Lokal Sinergi MBG
Pertanian Dominasi Penyerapan KUR di Lampung
Sinergi Ketahanan Pangan Lampung Perkuat Infrastruktur Pascapanen di Desa
ISPI Diminta Manfaatkan Potensi Besar Sektor Peternakan Lampung
Ekspor Tapioka Lampung Senilai Rp26 Miliar ke Tiongkok

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 18:14 WIB

Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 27 Mei 2026 - 18:06 WIB

Kementan Tantang Lampung Jadi “Tulang Punggung” Swasembada Pangan Nasional

Kamis, 21 Mei 2026 - 09:55 WIB

Bapanas Intervensi Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Senin, 18 Mei 2026 - 21:26 WIB

Giri Akbar Siapkan Model Ekosistem Ekonomi Lokal Sinergi MBG

Jumat, 15 Mei 2026 - 17:48 WIB

Pertanian Dominasi Penyerapan KUR di Lampung

Berita Terbaru