Inti Berita:
• Masalah: Lahan pertanian nasional mulai jenuh dan sistem distribusi digital berisiko meminggirkan peran koperasi desa.
• Solusi: Transformasi strategi melalui edukasi pupuk organik dan penguatan sinergi teknologi i-Pubers dengan KUD.
• Data: Kunjungan kerja dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2026, dengan fokus pada distribusi subsidi 9,55 juta ton.
(Kitani.id): Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, memberikan catatan penting bagi PT Pupuk Indonesia (Persero). Dia menekankan bahwa perusahaan negara tersebut harus mengubah strategi dalam mendampingi petani di lapangan.
Karena itu, distribusi tidak boleh hanya fokus pada pupuk kimia saja, melainkan harus mulai beralih ke penggunaan pupuk organik secara masif.
Kualitas lahan pertanian nasional saat ini dinilai sudah mulai jenuh akibat penggunaan bahan kimia yang terus-menerus. Maka dari itu, edukasi menjadi kunci utama agar petani bisa beralih ke pola tanam yang lebih berkelanjutan.
Selanjutnya, petugas lapangan diminta tidak hanya mengurusi masalah administrasi, tetapi benar-benar memberikan bimbingan teknis yang nyata kepada para petani kita.
“Saya sangat berharap Pupuk Indonesia ikut bertanggung jawab memberikan sosialisasi tentang pupuk-pupuk organik, pupuk non-kimia. Petugas di lapangan jangan hanya datang untuk mengawasi distribusi, tetapi berikan bimbingan nyata agar petani kita lebih yakin,” pinta Budi, Kamis (12 Maret 2026).
Sinergi i-Pubers dan Peran Koperasi Desa
Terkait modernisasi sistem, Budi juga menyoroti penggunaan aplikasi i-Pubers dalam rantai distribusi pupuk. Meskipun teknologi digital sangat membantu, namun keterlibatan lembaga lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) tidak boleh dihilangkan.
Justru, sinergi antara sistem digital dan lembaga desa akan membuat distribusi menjadi lebih inklusif dan merata hingga ke pelosok. Apalagi, pada tahun 2026ini, volume pupuk subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 9,55 juta ton.
Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat agar bantuan pemerintah tersebut benar-benar terserap secara adil oleh petani yang membutuhkan. Kedaulatan pangan nasional hanya bisa tercapai jika ada sinkronisasi yang baik antara teknologi dan ekonomi kerakyatan.
“Bagaimana mata rantai pasok ini dikelola tanpa menghilangkan peran satu sama lain. Saya minta jajaran direksi untuk membangun kerja sama yang kuat dengan KUD agar distribusi subsidi ini bisa benar-benar terserap secara adil,” tegasnya menutup pembicaraan.(*)
