Inti Berita:
• Masalah: Potensi penyimpangan dana desa akibat kurangnya pemahaman regulasi dan tata kelola administrasi.
• Solusi: Penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi program Lamsel Betik untuk penguatan pengawasan.
• Data: Implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 guna memastikan transparansi anggaran di tingkat desa.
(Kitani.id): Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat memperkuat tata kelola desa yang bersih. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh camat dan kepala desa.
Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, menyebut langkah ini sangat krusial bagi daerah. Pengelolaan keuangan desa wajib transparan, akuntabel, tertib anggaran, serta bebas praktik korupsi.
“Dana desa harus benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Badruzzaman saat memberi arahan, Selasa, (24 Februari 2026).
Sosialisasi Lamsel Betik untuk Budaya Antikorupsi
Penyimpangan dana desa sering terjadi karena faktor kesengajaan maupun lemahnya pemahaman administrasi. Oleh karena itu, inspektorat menggulirkan program Lampung Selatan Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi.
Gerakan kolektif ini bertujuan membangun budaya antikorupsi yang kuat hingga tingkat desa. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Anton Carmana, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut.
Menurut Anton, desa saat ini mengelola anggaran yang sangat besar jumlahnya. “Setiap rupiah harus transparan dan digunakan efisien untuk kesejahteraan warga,” katanya.
Dorong BUMDes Jadi Motor Ekonomi Lokal
Pemerintah berharap tidak ada lagi keraguan dalam pengambilan keputusan di desa. Melalui pembinaan ini, administrasi keuangan desa di Lampung Selatan diharapkan semakin tertib.
Selain itu, BUMDes harus mampu bangkit menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Optimisme terpancar agar tata kelola pemerintahan desa semakin bersih dan profesional.
Semangat pembangunan daerah yang maju harus bebas dari praktik kolusi dan nepotisme. Dengan pengawasan ketat, visi Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari lingkup desa.(*)
