Inti Berita:
• Masalah: Selama ini pemanfaatan hutan dunia sering kali hanya terpaku pada hasil kayu, sehingga potensi ekonomi lainnya belum tergarap maksimal.
• Solusi: Penerapan strategi Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang mengintegrasikan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga wisata alam.
• Data: Diplomasi ini disampaikan dalam Global Summit di Vienna, Austria (5/3/2026) yang dihadiri perwakilan 60 negara dan 120 organisasi internasional.
(Kitani.id): Hutan Indonesia kini naik kelas di panggung dunia. Dalam ajang bergengsi di Vienna, Austria, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa masa depan hutan bukan lagi soal tebang kayu semata. Melalui strategi Multi Usaha Kehutanan (MUK), Indonesia menawarkan cara baru mengelola rimba yang lebih produktif sekaligus lestari.
Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan, Krisdianto, menjelaskan bahwa penguatan ekonomi berbasis hutan ini sudah memiliki payung hukum yang kuat. Aturan tersebut memungkinkan para pemegang izin untuk mengelola potensi hutan secara lebih luas dan inklusif.
“Manfaat hutan yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada hasil kayu. Namun, juga mencakup hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga wisata alam,” ujar Krisdianto dalam keterangannya, Kamis (5 Maret 2026).
Kemudian, Krisdianto menambahkan bahwa perubahan ini telah diikuti dengan revisi rencana kerja oleh para pengusaha hutan. Langkah ini bertujuan agar potensi ekonomi hijau bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak.
Komitmen Global untuk Kelestarian
Pertemuan tingkat tinggi ini dibuka langsung oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan Austria, Norbert Totschnig. Ia menekankan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan adalah kunci untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menggerakkan roda ekonomi dunia.
Indonesia sendiri berdiri sejajar dengan negara-negara maju seperti Finlandia dan Jepang dalam menyepakati pentingnya inovasi teknologi. Selain itu, sistem ketertelusuran rantai pasok menjadi fokus utama agar produk hutan kita semakin dipercaya oleh pasar global.
“Pengelolaan hutan lestari bukan hanya tugas Pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh pihak. Terutama bagi mereka yang mengambil manfaat dari hutan itu sendiri,” pungkas Krisdianto. (*)
