Inti Berita
• Masalah: Dampak perubahan iklim, ancaman kebakaran hutan, serta bencana banjir dan longsor yang kian kompleks menekan kawasan hutan.
• Solusi: Transformasi kebijakan melalui digitalisasi Decision Support System (DSS), penguatan perhutanan sosial, dan pengembangan ekonomi hijau.
• Data: Peringatan Hari Bakti Rimbawan dilaksanakan Selasa (17/03/2026) di Jakarta, ditandai pemberian penghargaan pengabdian 10 hingga 30 tahun.
(Kitani.id): Momen peringatan Hari Bakti Rimbawan tahun 2026 ini terasa sangat istimewa. Pasalnya, perayaan tahunan ini berlangsung khidmat di tengah suasana bulan suci Ramadan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, memimpin langsung upacara tersebut di Jakarta. Menurutnya, nilai-nilai Ramadan sangat sejalan dengan jiwa seorang penjaga hutan.
Sejatinya, bulan puasa mengajarkan tentang keikhlasan dan pengabdian yang tulus. Oleh sebab itu, semangat pengendalian diri tersebut menjadi fondasi utama kelestarian hutan.
Rohmat menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun tata kelola yang profesional. Selanjutnya, transparansi berbasis ilmu pengetahuan menjadi kunci utama dalam menjaga ekosistem.
“Peringatan tahun ini terasa semakin bermakna karena berlangsung di bulan suci Ramadan, bulan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengendalian diri, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang sesungguhnya juga menjadi rumpun pengabdian seorang rimbawan,” ucap Rohmat, Selasa (17 Maret 2026).
Transformasi Digital dan Tantangan Iklim
Namun, tantangan yang dihadapi para rimbawan saat ini memang tidak ringan. Rohmat memaparkan bahwa perubahan iklim kini memicu berbagai bencana hidrometeorologi.
Selain itu, tekanan terhadap luas kawasan hutan juga terus meningkat tajam. Maka dari itu, pemerintah gencar melakukan transformasi kebijakan yang lebih kolaboratif.
Salah satu langkah kuncinya adalah penerapan Decision Support System (DSS). Melalui sistem ini, pengambilan kebijakan kehutanan akan jauh lebih akurat. Selain itu, digitalisasi layanan akan membuat proses birokrasi menjadi lebih sederhana. Alhasil, integrasi data ini menjamin pengelolaan hutan yang akuntabel dan modern.
Mendorong Kesejahteraan Lewat Ekonomi Hijau
Selanjutnya, sektor kehutanan juga mulai diarahkan pada pembangunan ekonomi hijau. Hal ini dilakukan melalui skema perhutanan sosial bagi masyarakat desa.
Dengan begitu, warga di sekitar hutan bisa meraih manfaat ekonomi. Selain itu, pemerintah juga fokus pada perdagangan karbon dan jasa lingkungan.
Upaya rehabilitasi daerah aliran sungai pun terus dipercepat demi mitigasi. Sebagai bentuk apresiasi, negara memberikan penghargaan Satya Lencana kepada ASN pilihan.
Penghargaan ini diberikan atas loyalitas menjaga hutan selama puluhan tahun. Hal ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh rimbawan Indonesia.
“Kementerian Kehutanan juga mendorong penguatan tata kelola melalui pendekatan Decision Support System (DSS) yang mencakup digitalisasi, sinergi, dan simplifikasi dalam proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik di sektor kehutanan,” tutup Rohmat.(*)
