Inti Berita:
• Masalah: Perundingan pertanian di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengalami stagnasi atau jalan di tempat selama beberapa tahun terakhir.
• Solusi: Indonesia menggalang kekuatan negara berkembang (G-33) untuk menghidupkan kembali perundingan yang berpihak pada pembangunan dan ketahanan pangan.
• Data: Pertemuan puncak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO akan digelar pada 26-29 Maret 2026 di Kamerun.
(Kitani.id): Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menegaskan bahwa Indonesia siap membawa misi besar dalam pertemuan internasional di Kamerun akhir Maret mendatang.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan suara petani kecil tetap terdengar di kancah global. Sebagai koordinator kelompok G-33, Indonesia ingin reformasi aturan perdagangan dunia lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Maka dari itu, momentum ini harus menjadi titik balik perundingan yang sempat mandek. Fokus utama yang diusung adalah perlindungan terhadap lonjakan impor yang sering merugikan petani lokal. Selain itu, penguatan stok pangan nasional juga menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi.
Melindungi Hak Petani Melalui Instrumen Internasional
Pemerintah terus konsisten mendorong aturan perdagangan yang adil, inklusif, dan transparan. Indonesia bersama negara anggota G-33 menyatukan suara melalui Joint Ministerial Statement. Dokumen ini menjadi senjata utama untuk memperjuangkan instrumen perlindungan seperti Special Safeguard Mechanism (SSM).
Instrumen tersebut sangat penting untuk mengatasi ancaman lonjakan produk impor di pasar domestik. Selain itu, isu Public Stockholding (PSH) tetap menjadi prioritas demi menjamin cadangan pangan pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan pangan nasional tetap terjaga meski di tengah dinamika perdagangan dunia.
“Indonesia menekankan, KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan,” ujar Budi Santoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (10 Maret 2026).
Komitmen Nyata untuk Ketahanan Pangan Nasional
Kepemimpinan aktif Indonesia dalam forum ini menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap sektor agraris. Agenda pembangunan nasional harus tetap menjadi kompas utama dalam setiap perundingan internasional.
Oleh karena itu, koordinasi dengan negara berkembang lainnya terus diperkuat agar isu prioritas tidak terabaikan. Budi Santoso juga menambahkan bahwa kesejahteraan petani kecil adalah jantung dari reformasi ini.
Sistem perdagangan multilateral harus responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Upaya ini dilakukan agar petani kita di daerah, termasuk di Lampung, mendapatkan perlindungan yang layak.
“Kepemimpinan aktif Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen nasional untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan pembangunan,” kata Budi menutup pernyataannya.(*)
