Inti berita:
• Masalah: Meningkatnya kebutuhan pangan dan pakan ternak nasional, terutama untuk mendukung program strategis baru.
• Solusi: Polri terjun langsung dalam produksi pangan melalui penanaman jagung serentak di seluruh Polda se-Indonesia.
• Data: Total lahan yang dikelola mencapai 3.035,89 hektare, dengan dukungan bantuan 25 mesin pipil jagung dan 8 unit mesin dryer.
(Kitani.id): Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Korps Bhayangkara dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah nyata ini diwujudkan melalui penanaman jagung serentak di lahan seluas lebih dari 3.000 hektare yang dikelola jajaran Polda di seluruh Indonesia.
Jenderal Sigit memimpin langsung agenda ini dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (7 Maret 2026). Kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kedaulatan pangan terjaga dengan baik.
Topang Kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis
Kapolri menjelaskan bahwa kebutuhan jagung nasional saat ini melonjak signifikan. Hal ini tidak lepas dari peluncuran program strategis nasional yang memerlukan pasokan pangan dan pakan ternak dalam jumlah besar.
“Kali ini tentunya kebutuhannya semakin besar karena juga ada program MBG (Makan Bergizi Gratis). Program pangan yang membutuhkan pakan ternak yang cukup, sehingga mau tidak mau ada kebutuhan ekstra,” ujar Jenderal Sigit di lokasi penanaman.
Melalui gerakan ini, Polri berharap dapat memicu gairah petani lokal untuk kembali bercocok tanam. Harapannya, hasil panen nantinya dapat diserap pasar dengan harga yang layak sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Fasilitasi Alat Pertanian dan Akses Modal
Tidak hanya menanam, Polri juga menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) untuk menunjang produktivitas. Bantuan tersebut meliputi 25 unit mesin pipil jagung dan 8 unit mesin dryer guna menjaga kualitas hasil panen petani.
Selain itu, Polri memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui kerja sama dengan bank Himbara. Langkah ini diambil agar kendala biaya produksi tidak lagi menjadi penghambat bagi masyarakat tani dalam mengelola lahan.(*)
