Inti Berita:
• Masalah: Pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) seringkali hanya berhenti di skala proyek dan belum menjadi model industri yang luas.
• Solusi: Kolaborasi strategis antara APHI dan Fakultas Pertanian Unila untuk memperkuat riset, tata kelola, dan pembuatan pilot project.
• Data: Sekitar 60 persen produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Lampung berupa kopi berasal dari kawasan hutan.
(Kitani.id): Sinergi antara akademisi dan pengusaha menjadi kunci utama dalam mentransformasi sektor kehutanan di Bumi Ruwa Jurai. Hal ini terungkap saat Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) menjalin kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
Fokus utama kerja sama ini adalah memperkuat pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Lampung.
Kuswanta Futas Hidayat, Dekan Fakultas Pertanian Unila, menegaskan bahwa Lampung memiliki modal kekayaan alam yang luar biasa untuk dikembangkan. Potensi komoditas unggulan seperti kopi, cokelat, kemiri, dan pala sangat besar untuk dioptimalkan melalui skema MUK.
Terlebih, infrastruktur dan aksesibilitas kawasan hutan di daerah ini sudah cukup memadai untuk mendukung percepatan industri kehutanan.
“Kami melihat potensi besar pada sektor hasil hutan bukan kayu, khususnya kopi yang menjadi ciri khas daerah kita,” ungkap Kuswanta saat membahas peluang kerja sama tersebut, Sabtu (7 Maret 2026).
Penguatan Riset dan Teknologi Kehutanan
Kehadiran perguruan tinggi berperan penting dalam menyediakan basis data dan riset yang aplikatif. Oleh karena itu, Jurusan Kehutanan Unila menyiapkan bidang kajian strategis seperti Social Forestry serta Science and Technology Forestry.
Pendekatan ini bertujuan agar pengelolaan hutan tidak hanya mengandalkan cara tradisional, tetapi juga menyentuh aspek inovasi teknologi dan penguatan tata kelola.
Selain itu, Kuswanta menjelaskan bahwa pengembangan piloting atau demplot MUK direncanakan menyasar lokasi potensial seperti Taman Hutan Raya (Tahura). Kawasan Integrated Area Development (IAD) yang sudah memiliki basis ekonomi kuat juga menjadi target utama.
Langkah ini diambil untuk memastikan model pengelolaan yang dirancang benar-benar adaptif dengan karakteristik tapak atau lahan di Lampung.
“Terdapat catatan bahwa sekitar 60 persen produksi HHBK Lampung berupa kopi berasal dari kawasan hutan, dan ini harus terus dikembangkan secara berkelanjutan,” katanya lagi.
Solusi Konflik dan Kesejahteraan Masyarakat
Penerapan MUK yang inklusif diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mendorong penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, model usaha ini tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Sinergi ini juga didukung oleh kondisi sumber daya manusia di Lampung yang sudah berpengalaman mengelola komoditas kehutanan.
Ketua Umum APHI, Soewarso, turut mengamini bahwa kolaborasi lintas pihak adalah faktor penentu keberhasilan. Ke depannya, penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir akan menjadi fokus bersama. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi kehutanan Lampung agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.(*)
