Inti Berita:
• Masalah: Gejolak politik di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan harga sarana produksi di tingkat daerah.
• Solusi: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah mitigasi agar anggaran sektor pertanian dan hilirisasi tidak terganggu.
• Data: Pembahasan dilakukan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat RKPD dan APBD 2026 pada Rabu (25/3/2026).
(Kitani.id): Ketegangan di kawasan Timur Tengah mulai diantisipasi secara serius oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pasalnya, gejolak internasional tersebut dikhawatirkan bakal memberi tekanan pada ekonomi daerah, terutama pada rantai pasok sektor pangan. Langkah ini diambil agar ketidakpastian global tidak memukul daya beli para petani di Bumi Ruwa Jurai.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin langsung koordinasi untuk menyusun skema penyelamatan ekonomi tersebut. Pertemuan yang membahas rancangan awal perubahan RKPD 2026 ini berlangsung di ruang kerjanya pada Rabu (25 Maret 2026). Marindo menegaskan bahwa menjaga sektor pertanian tetap stabil adalah kunci menghadapi tantangan global saat ini.
Fokus pada Hilirisasi dan Produksi Pangan
Pemerintah menyadari bahwa fluktuasi global seringkali berdampak pada kenaikan biaya produksi di tingkat desa. Oleh karena itu, skema mitigasi disusun agar anggaran tetap berpihak pada rakyat kecil.
Marindo menginstruksikan Bappeda dan BPKAD untuk memetakan anggaran secara cermat agar sektor pertanian tetap stabil dan tidak terkena dampak buruk.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah,” tegas Marindo. Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari tekanan ekonomi menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun depan.
Komitmen Program Desaku Maju
Meski kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu, Marindo menjamin program kerakyatan tidak akan dipangkas. Program-program strategis seperti hilirisasi pertanian dan peningkatan produksi pangan tetap menjadi fokus utama. Begitu juga dengan program Desaku Maju yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan Lampung.
Upaya menjaga sektor pertanian tetap stabil merupakan bagian dari agenda besar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. Penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dipastikan tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.
“Program prioritas harus tetap berjalan demi agenda pembangunan yang sudah direncanakan,” pungkas Marindo Kurniawan.
