Inti Berita:
• Masalah: Potensi ketergantungan pasokan pangan dari luar desa untuk program nasional yang bisa membuat uang “lari” ke luar daerah.
• Solusi: Optimalisasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penyuplai utama bahan pangan lokal.
• Data: Penggunaan teknologi pengolahan di desa berpotensi meningkatkan nilai jual komoditas hingga 15–20 persen.
(Kitani.id): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala desa atau kepala tiyuh di Lampung. Ia menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Harapannya, desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi. Peran BUMDes harus dimaksimalkan untuk menyuplai bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini bertujuan agar rantai pasok pangan tetap dikelola oleh warga setempat. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput dapat tumbuh lebih cepat dan mandiri.
“Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh atau desa. Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG,” ujar Gubernur Mirza pada Kamis (5 Maret 2026).
Dorong Kemandirian Lewat Koperasi Desa Merah Putih
Selain BUMDes, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi sorotan. Gubernur mendorong optimalisasi koperasi ini untuk memperkuat pendapatan desa.
Menurutnya, kemandirian ekonomi masyarakat akan tercipta jika potensi lokal dikelola secara kreatif dan inovatif tanpa terus bergantung pada APBD.
Pemerintah Provinsi Lampung pun berkomitmen memberikan dukungan nyata bagi petani di desa. Berbagai bantuan sarana disiapkan, mulai dari mesin pengering komoditas hingga teknologi pembuatan pupuk organik cair. Intervensi teknologi ini sangat krusial untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
“Pemerintah siap mendukung peningkatan nilai tambah melalui bantuan sarana, sehingga nilai jual komoditas di desa bisa naik hingga 15–20 persen,” tambahnya.
Selaraskan Program Desa dengan Astacita
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diharapkan selaras dengan program Astacita Presiden. Fokus utama meliputi Program Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi, serta layanan cek kesehatan gratis.
Ketiga program ini menjadi prioritas nasional yang harus mendapatkan dukungan penuh di tingkat desa.
Gubernur Mirza mengingatkan bahwa kreativitas dalam mengelola kewenangan lokal adalah kunci di tengah keterbatasan fiskal.
Jika desa mampu menyuplai kebutuhan pangan secara mandiri, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara otomatis. Sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi fondasi utama pembangunan Lampung ke depan.
“Maksimalkan peran BUMDes agar bermanfaat bagi desa dan masyarakatnya jadi sejahtera,” pungkasnya. (*)
