Inti Berita:
• Masalah: Indonesia mengimpor bahan baku cokelat senilai Rp18,7 triliun per tahun karena industri sulit mendapatkan pasokan domestik yang stabil dan berkualitas.
• Solusi: Penguatan rantai pasok melalui agregasi petani, perbaikan sistem pascapanen, dan integrasi logistik dari hulu ke hilir.
• Data: Impor mencapai USD 1,1 miliar, sementara utilisasi pabrik pengolahan dalam negeri baru menyentuh angka 50-60 persen.
(Kitani.id): Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada fenomena tingginya angka impor kakao di tanah air. Padahal, Indonesia menyandang status sebagai salah satu produsen utama cokelat dunia.
Ironisnya, nilai belanja bahan baku dari luar negeri ini menembus angka USD 1,1 miliar atau setara Rp18,7 triliun setiap tahunnya. Kenyataan tersebut menjadi tamparan keras mengingat potensi produksi lokal mampu mencapai 600 ribu ton.
Namun, industri pengolahan kita justru lebih memilih mendatangkan barang impor. Hal ini terjadi karena mereka membutuhkan kepastian volume dan standar kualitas yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh petani lokal.
Paradoks Industri dan Tantangan Logistik
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menyebut situasi ini sebagai sebuah paradoks industri nasional.
Menurut dia, akar masalahnya bukan sekadar jumlah produksi, melainkan sistem logistik yang belum terhubung dengan baik. “Produksi yang didominasi petani kecil menyebabkan pasokan tersebar dan kualitas tidak seragam. Sehingga sulit memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar,” ungkap Setijadi, Senin (23 Maret 2026).
Akibatnya, pabrik pengolahan cokelat di dalam negeri tidak bekerja maksimal. Dari total kapasitas 739 ribu ton, realisasinya hanya sekitar 422 ribu ton saja. Selain itu, biaya pengiriman domestik seringkali jauh lebih mahal dibandingkan biaya mendatangkan barang dari luar negeri.
Strategi Memperkuat Rantai Pasok Kakao
Perbaikan sistem distribusi dan pascapanen menjadi harga mati untuk menyelamatkan devisa negara. Jika kita mampu menekan ketergantungan impor hingga 50 persen, Indonesia berpotensi menghemat anggaran hingga USD 550 juta.
Oleh karena itu, SCI menyarankan adanya langkah strategis berupa pembangunan klaster industri di dekat pusat perkebunan. Pola kemitraan seperti contract farming juga harus diperkuat agar petani memiliki kepastian pembeli (offtaker).
Kemudian, standarisasi pada proses fermentasi dan pengeringan harus ditingkatkan agar produk petani sesuai kebutuhan pabrik. Melalui sinergi antar kementerian dan pemanfaatan teknologi digital, rantai pasok kakao nasional diharapkan menjadi lebih efisien dan kompetitif di masa depan. (*)
