Inti Berita:
• Masalah: Penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 100 ton lebih.
• Tersangka: Tiga orang diamankan (pemilik kios, pengepul, dan perantara) asal Lampung Tengah.
• Modus: Pupuk hak petani Lampung dijual ke Bengkulu, Jambi, Babel, hingga Sumsel sejak Februari 2025.
• Data Kerugian: Nilai pupuk mencapai Rp500 juta atau setara 1.800 karung.
(Lingkartani.com): Kabar pahit kembali menerpa para petani di Bumi Ruwa Jurai. Di saat petani berjuang merawat tanaman, jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi hak mereka justru diselewengkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Polda Lampung baru saja membongkar praktik culas penjualan pupuk ilegal ke luar daerah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya, merilis kasus ini di Mapolda Lampung pada Rabu (7/1/2026). Pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Ketiganya merupakan warga asal Lampung Tengah yang memiliki peran berbeda dalam jaringan ini.
Para tersangka tersebut berinisial RDH yang berperan sebagai pemilik kios, SP sebagai pengepul, dan S sebagai perantara. “Para tersangka adalah RDH (pemilik kios), SP (pengepul) dan S (perantara) yang berada di Lampung Tengah,” ujar Kombes Dery Agung Wijaya di hadapan awak media.
Modus Operandi Kios Kosong, Pupuk Digeser ke Luar Lampung
Kasus ini terungkap berawal dari jeritan masyarakat petani di Lampung Tengah. Para petani mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk di kios milik tersangka RDH. Saat mereka hendak membeli, stok pupuk bersubsidi yang seharusnya tersedia justru selalu dikatakan habis atau tidak ada.
Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa pupuk-pupuk tersebut tidak didistribusikan kepada petani setempat. Tersangka justru menjualnya ke kabupaten lain hingga lintas provinsi. Praktik gelap ini ternyata sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak Februari 2025 yang lalu.
Tersangka diketahui mengirimkan pupuk tersebut ke wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Bangka Belitung. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan distribusi pupuk bersubsidi yang sudah diatur ketat oleh pemerintah untuk melindungi petani lokal.
Barang Bukti 1.800 Karung dan Ancaman Pidana Ekonomi
Dampak dari penyelewengan ini sangat luar biasa. Polisi mencatat total pupuk yang telah dijual ilegal mencapai lebih dari 100 ton atau setara dengan 1.800 karung. Jika dirupiahkan, nilai total pupuk yang diselewengkan tersebut mencapai angka Rp500 juta.
Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti penting di lapangan. Petugas mengamankan satu unit truk yang digunakan untuk mengangkut pupuk. Turut disita pula sisa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 8 ton yang belum sempat terkirim.
Kini, ketiga tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf C dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) untuk memperkuat jeratan hukum bagi para perusak distribusi pangan ini.(*)
