Inti Berita:
• Masalah: Keterbatasan anggaran daerah untuk alokasi penambahan modal usaha langsung bagi ribuan BUMDES.
• Solusi: Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen, tata kelola keuangan, dan strategi kemitraan.
• Data: Pemerintah mematok target penambahan 15 unit BUMDES kategori maju setiap tahunnya di wilayah Lampung.
(Kitani.id): Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung kini menitikberatkan program pada penguatan kapasitas pengelola desa. Kebijakan ini diambil untuk menyiasati belum adanya anggaran penambahan modal usaha langsung tahun ini.
Fokus utama diarahkan pada sektor pelatihan dan pembinaan manajemen agar usaha desa tetap tumbuh produktif. Kepala Dinas PMDT Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa keterbatasan dana bukan penghalang untuk tetap berinovasi.
Pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Unit usaha yang memiliki potensi besar akan dibimbing agar mampu naik kelas dari kategori berkembang menjadi target BUMDES maju.
Strategi Tata Kelola dan Kemitraan Bisnis
Anggaran pembinaan saat ini difokuskan pada pembenahan tata kelola keuangan serta strategi kemitraan bisnis. Para pengurus desa diajak untuk lebih profesional dalam mengelola aset yang sudah ada.
Hal ini sangat penting agar cita-cita kemandirian ekonomi desa dapat terealisasi meski di tengah efisiensi anggaran daerah. Saipul menegaskan bahwa kunci keberhasilan usaha desa tidak selalu bergantung pada besaran modal.
Kemampuan pengelola dalam memberdayakan potensi lokal, seperti pertanian dan wisata, justru menjadi faktor penentu utama. “Anggaran kita fokuskan ke situ agar target BUMDES maju setiap tahun bisa tercapai,” ujar Saipul, Senin (16 Maret 2026).
Dorong Pendapatan Asli Desa melalui Profesionalisme
Dinas PMDT Lampung juga aktif mencari alternatif pembiayaan melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Pendampingan yang konsisten diharapkan mampu menciptakan kemandirian bagi para pengurus di lapangan. Harapannya, mereka tidak lagi hanya bergantung pada bantuan stimulan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Peningkatan status usaha desa menjadi sangat krusial karena berdampak langsung pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui manajemen yang rapi, badan usaha ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.
Kesejahteraan masyarakat desa di Lampung akan semakin kokoh jika setiap peluang usaha dikelola secara profesional dan transparan.(*)
