(Kitani.id): Dalam narasi besar transformasi PTPN I, Regional 7 kini memikul predikat yang membanggakan sekaligus menyakitkan, ia adalah tanah surplus.
Namun, jika kita melihat lebih dalam ke balik laporan arus kas per Maret 2026, kita akan menemukan sebuah realitas yang getir. Di balik angka-angka hijau yang gemilang, terdapat ribuan karyawan yang kini merasa menjadi tak lebih dari sekadar “tumbal angka” demi menjaga napas korporasi yang sedang sekarat.
Regional 7 saat ini berdiri sebagai anomali yang heroik. Di tengah kepungan warna merah yang mendominasi peta finansial perusahaan—di mana Regional 2 membukukan defisit Rp118 Miliar dan Regional 3 tertatih dengan kerugian Rp76 Miliar—Regional 7 justru mencetak surplus Rp61 Miliar.
Wilayah ini secara mandiri mampu mengonversi keringat di lapangan menjadi arus kas masuk sebesar Rp461 Miliar. Secara matematis, tanpa kontribusi ini, PTPN I akan tenggelam dalam lubang defisit yang melampaui Rp220 Miliar.
Namun, di sinilah letak tragedinya. Prestasi luar biasa ini seolah tidak memiliki nilai tawar di hadapan kebijakan pusat yang kaku. Atas nama “nasib kolektif”, kesejahteraan dan hak-hak karyawan di wilayah surplus disamaratakan dengan mereka yang berada di wilayah defisit.
Karyawan Regional 7 dipaksa bekerja dengan standar tinggi dan target ambisius, namun saat hasil diraih, “buah” dari kerja keras tersebut dibawa pergi untuk menambal kebocoran di tempat lain tanpa meninggalkan nutrisi yang cukup bagi si penanamnya.
Kondisi ini diperparah oleh tumpulnya peran serikat pekerja. Sebagai organisasi yang secara filosofis menjadi tameng bagi kepentingan anggota, serikat justru tampak lebih menikmati peran sebagai “pemandu sorak” kebijakan manajemen.
Ada keheningan yang memekakkan telinga dari meja-meja perundingan. Tidak ada gugatan atas distribusi surplus yang tidak adil, tidak ada pembelaan bagi mereka yang sudah diperas tenaganya namun diabaikan haknya. Ketika pemimpin serikat lebih memilih menjaga keharmonisan personal dengan elite ketimbang menyuarakan jeritan akar rumput, maka serikat bukan lagi pelindung, melainkan sekadar stempel legitimasi bagi eksploitasi.
Menjadikan Regional 7 sebagai tumbal untuk mensubsidi kegagalan wilayah lain adalah sebuah kesalahan manajerial yang fatal. Kebijakan ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga membunuh motivasi.
Mengapa harus berprestasi jika pada akhirnya nasib sang pemenang disamakan dengan sang beban? Ini adalah bentuk hukuman bagi mereka yang sehat, dan pembiaran bagi mereka yang gagal.
Keberlanjutan sebuah industri perkebunan tidak terletak pada mesin atau luas lahan, melainkan pada loyalitas manusia yang mengelolanya. Jika manajemen terus membiarkan Regional 7 menjadi tumbal bagi inefisiensi korporasi, maka loyalitas itu akan segera mencapai titik jenuh.
PTPN I harus berhenti melihat surplus hanya sebagai angka statistik untuk menyeimbangkan buku laporan. Surplus itu punya wajah; ia adalah wajah karyawan yang lelah, wajah buruh yang berharap kesejahteraannya membaik seiring membaiknya kinerja perusahaan. Tanpa adanya penghargaan yang nyata atas prestasi, maka kejayaan di tanah surplus ini hanyalah fajar palsu yang sebentar lagi akan tenggelam dalam kegelapan rasa kecewa.(*)
(Penulis: Andi Firmansyah/
Pemerhati Kebijakan Korporasi)
