Tujuh puluh persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan. Mayoritas pekerjaan warganya berkutat di sektor pertanian. Tak pelak, setiap kali Pemilukada para kandidat berebut mengambil simpati petani. Termasuk Rahmat Mirzani Djausal.
(Kitani.id): Sejarah mencatat, sudah silih berganti gubernur di Lampung, namun nasib pertanian (dalam definisi luas) masih berjalan di tempat. Kalau pun ada perkembangan, percepatannya tidak signifikan. Dan pencapaian itu sangat mungkin murni hasil perjuangan mandiri para pelaku pertanian itu sendiri.
Jikalau tetap ngotot harus turut menyebut peran pemerintah di dalamnya, jangan-jangan para petani justru beranggapan sebaliknya. Kehadiran birokrat malah terasa merecoki. Program dihadirkan hanya menjadikan petani sebagai obyek penderita. Hanya tetesan manfaat yang didapat, sedangkan anggaran pertanian melimpah. Lantas siapa yang paling besar menyicipi keberadaan berbagai program dan proyek itu? Entahlah.
Seandainya pun coba ditanyakan kepada rumput yang bergoyang, tetap tak akan peroleh jawaban. Lantaran rumput ilalang sudah bosan menyaksikan peristiwa template yang terus berulang dari satu rezim ke rezim lainnya.
Gubernur Mirza Membersamai Pertanian
Kamis (20 Februari 2025) setahun silam, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, periode 2025-2030, di Istana Kepresidenan. Tak berlebihan kalau petani di Lampung menggantungkan harapan besar kepada pemimpin muda ini.
Meski bisa dipahami kalau harapan tersebut masih bercampur kecemasan, alias harap-harap cemas. Jangan-jangan mimpi buruk yang lalu berulang kembali, harapan tinggal menjadi kepompong kosong. Janji tinggal menyisakan isapan jempol belaka.
Seakan ingin menjawab kebutuhan tersebut pemerintahan Gubernur Mirza menyusun 3 misi pembangunan yang disebut Tiga Cita. Di dalamnya terdapat beberapa poin relevan dengan sektor pertanian, seperti keinginan fokus mendorong investasi dan hilirisasi industri, lalu berupaya menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, dan kemudian mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa. Ada nuansa kental terhadap keberpihakan pertanian secara luas di sana.
Kendati mengusung tagline pembangunan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan tak lantas kerap mengumbar slogan “Jaya, jaya, jaya” seperti yang sempat digembar-gemborkan di masa lalu -tapi tidak pernah didapati jayanya di sebelah mana, Gubernur Mirza justru bergerak dalam senyap.
Ambil contoh, perihal program pupuk organik cair (POC), misalnya. Ini merupakan salah satu pengejawantahan misi menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, sekaligus mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa.
Dalam pelaksanaannya program ini diniatkan sebagai inisiatif strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Lampung sebesar 15 sampai 20 persen. Desa akan memperoleh dukungan sarana dan distribusi pupuk organik cair secara gratis. Melalui intervensi pemerintah ini secara riil akan menekan biaya produksi, sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Tidak berhenti sebatas omon-omon, program tersebut nyatanya sudah direalisasikan tidak kurang pada 500 desa sepanjang 2025.
Contoh berikutnya, dibungkus dalam kemasan program unggulan Desaku Maju. Gubernur Mirza -melalui berbagai perangkatnya- memastikan berjalannya proses hilirisasi pertanian dan alat pengering. Caranya dengan menstimulir agar desa, tentunya dengan kehadiran instrumen pemerintah yang membersamai, didorong mengolah komoditas seperti jagung, singkong, dan kopi secara mandiri.
Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan harga jual. Agar misi ini tidak berhenti sebatas wacana, Pemprov Lampung memasang target. Kelak, harus terdistribusi 500 unit dryer di seluruh penjuru daerah sebagai penopang implementasi agenda tadi.
Gambaran lain campur tangan Gubernur Mirza sangat kentara saat menangani “kekisruhan” pada komoditi singkong. Sebelumnya sempat muncul riak gelombang keluh kesah petani karena harga singkong tak menentu. Di sisi lain pihak perusahaan tapioka, yang mengelola bahan dasar singkong, mengeluhkan kualitas produksi singkong petani yang dianggap tidak memadai.
Tarik ulur kepentingan sempat berlangsung alot. Ditambah lagi singkong impor masih leluasa berseliweran di Tanah Air yang menawarkan harga lebih menggiurkan.
Pada situasi ini Gubernur Mirza datang, mendudukkan kedua belah pihak, lalu memutuskan harga singkong petani Lampung Rp1.350 per kilogram, yang sebelumnya sempat tanpa pijakan pasti antara kisaran Rp700 sampai (hanya) 1.000 per kilogram.
Tak berhenti sampai di situ, Gubernur Mirza mendatangi acara Business Matching di Jakarta pada 22 Januari 2026. Di sana ia menyampaikan permintaan tegas kepada pemerintah pusat untuk segera menutup keran impor singkong. Langkah ini sangat beralasan, mengingat Lampung merupakan produsen ubi kayu terbesar di Indonesia. Ditambah lagi ada ratusan ribu petani di Lampung yang menggantungkan hidup dari komoditas ini. Dan itu layak diperjuangkan.
Tak mau setengah-setengah, Gubernur Mirza kembali gaspol. Ia mengambil langkah strategis dengan meneken kesepakatan pengembangan singkong bersama Bappenas RI. Kesepakatan itu bertajuk National Cassava Center. Tujuannya ingin mendongkrak produktivitas singkong petani Lampung agar mampu bersaing dengan singkong yang dihasilkan Vietnam dan Tailan.
Sebagai tindak lanjutnya segera dibentuk semacam badan riset. Di dalamnya akan berisikan para peneliti dan profesor dari berbagai universitas. Universitas Lampung ditunjuk sebagai pusat pengembangan.
Para pakar ditugasi menghasilkan inovasi teknologi pertanian yang mampu menghasilkan bibit singkong unggul dengan kandungan aci lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta ekosistem industri tapioka yang efisien dari hulu ke hilir.
Selanjutnya mari menengok produktivitas beras sebagai bahan pokok utama. Menukil data yang dirilis Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura didapati peningkatan produksi yang signifikan.
Menurut data BPS untuk rentang Januari hingga Desember 2025, produksi padi Lampung mencapai 3,2 juta ton. Angka ini menunjukkan peningkatan 408 ribu ton atau sekitar 14,63 persen dari produksi tahun sebelumnya.
Olahan padi menjadi beras pun memperlihatkan lonjakan. Pada 2025 diperkirakan tercapai 1,84 juta ton produksi beras. Jumlah itu meningkat sebanyak 235,05 ribu ton atau 14,65 persen dari pencapaian tahun 2024.
Berbagai pencapaian tersebut, secara keseluruhan berdampak positif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) yang menyentuh angka 129,33 pada November 2025. Menurut BPS pencapaian ini naik 1,6 poin atau sebesar 1,26 persen dari Oktober 2025. Pergerakkan tersebut menandakan peningkatan daya beli petani di Lampung.
Kini mari nostalgia sejenak. Sebagian dari kita mungkin masih ingat pada dekade 1980-an, tanah Sang Bumi Ruwa Jurai sempat tersohor sebagai lumbung kedelai nasional. Sayangnya, itu dulu.
Namun, ketika berniat membangkitkan kembali kejayaan kedelai di tanah Lampung melalui kebijakan perluasan kawasan tanam, langkah Gubernur Mirza bukan sekadar ingin memutar memori lama.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura sebuah langkah besar dipersiapkan. Targetnya jelas, mengurangi ketergantungan impor kedelai yang masih menyentuh angka 100 persen. Caranya, dengan melakukan perluasan kawasan kedelai.
Langkah menuju swasembada ini kiranya bukan sekadar mimpi di atas kertas. Contoh paling dekat, pada Oktober 2025 lalu, Lampung Utara sukses menggelar panen raya kedelai. Pencapaian tersebut hasil sinergitas TNI Angkatan Laut, pemerintah pusat, dan daerah.
Keberhasilan ini yang akan diadopsi dalam skala besar. Pemerintah berencana menggunakan pola perhutanan sosial untuk memperluas lahan.
Gubernur Mirza agaknya sudah memahami karakter tanaman kedelai yang lebih “manja” pengelolaannya dibanding komoditi jagung dan padi. Pendampingan teknis menjadi kunci utama.
Untuk itu para petani nantinya tidak bakal berjalan sendirian. Pemprov Lampung akan menyiapkan pendampingan dari para ahli yang sudah memiliki jam terbang tinggi saat membersamai Lanal dalam mengelola lahan di Lampura.
Setahun mencermati gambaran besar pembangunan pertanian, kiranya Gubernur Mirza juga sudah berhasil memetakan akar persoalan yang telah membelit dan menghambat langkah kemajuan.
Ia menyimpulkan selama ini ekosistem ekonomi dinilai masih berjalan sendiri-sendiri antara petani, industri, dan dunia usaha. Kondisi inilah yang menyebabkan nilai tambah ekonomi belum optimal dirasakan langsung oleh para petani di lapangan.
Untuk itu Gubernur Mirza menekankan pentingnya sinergitas agar potensi Lampung bergerak bersama.
Butuh Napas Panjang Mengurus Pertanian Lampung
Petani, yang merupakan bagian dari masyarakat Lampung, terlanjur memiliki traumatis tersendiri perihal pemenuhan janji kepala daerah. Kondisi psikologis ini kiranya tidak bisa dipersalahkan, mengingat luka-luka itu sudah terakumulasi sejak lama. Petani sudah kerap merasa “disapa” di awal oleh pemimpinnya untuk ditinggalkan kemudian.
Maka tidak dipungkiri bila sepak terjang Gubernur Mirza mengurusi pertanian Lampung hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya, benarkah dapat konsisten?
Bila mencermati langkah awal yang sudah ditempuh Gubernur Mirza di ranah pertanian banyak kalangan menilainya sudah on the track. Hanya saja, rasa cepat puas terkadang justru menjadi racun. Kondisi ini yang tidak diinginkan.
Terlebih apa yang dilakukan Gubernur Mirza selama setahun menjabat baru “seujung kuku” dibanding ketersediaan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang dimiliki Lampung. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi Gubernur Mirza untuk mengabaikan peluang prospektif tersebut.
Tengok saja berdasarkan data tahun 2024, produk domestik regional bruto (PDRB) atau total nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari semua unit ekonomi/sektor di
Lampung tercatat sebesar Rp483 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian menyumbang Rp130 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang diolah di dalam daerah.
Artinya, ada potensi lebih dari Rp70–100 triliun yang keluar dari Lampung masih dalam bentuk bahan mentah.
Gubernur Mirza paham betul dengan kondisi tersebut. Angka itu yang sesungguhnya masih bisa “direbut” Pemprov Lampung untuk memberi nilai tambah bagi petani dan daerah. Ia menyebut langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut ialah dengan mengolah komoditi kopi, jagung, padi, dan singkong di Lampung.
Penguatan daya saing ini akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas petani dan penguatan industri pengolahan. Sebagai solusi nyata untuk mendorong ekonomi inklusif itu, pemprov mulai merajut kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat.
Tujuannya jelas, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tani di seluruh wilayah Lampung.
Hanya saja, belajar dari pengalaman sebelumnya, jangan sampai berbagai program lanjutan di bidang pertanian secara luas tersebut, kemudian diserahkan begitu saja pada stakeholder terkait tanpa ada monitoring ketat untuk dilakukan evaluasi.
Sebab, gagasan dan program brilian yang solutif tak jarang gagal di tengah jalan, karena tersandung oleh motivasi yang belum tentu selaras dari para pelaku stakeholder. Ini tentu perlu diwaspadai mengingat istilah ABS (asal bapak senang) boleh jadi masih ada penganutnya di kalangan birokrat.
Publik tentu juga paham ada begitu banyak permasalahan daerah, di luar bidang pertanian, yang turut menuntut perhatian dari Gubernur Mirza. Untuk itu cukup patut dipertimbangkan agar Gubernur Mirza dapat melibatkan berbagai kalangan guna bersama-sama saling bahu membahu menciptakan atmosfir kondusif bagi pertanian secara luas di Lampung.
Melalui kebersamaan yang terbangun itu, urusan pertanian bukan mustahil akan menjadi perhatian publik secara luas. Terlebih dengan mulai digunakannya mekanisasi modern di dunia pertanian yang bukan tidak mungkin pula akan menarik minat generasi muda untuk menggeluti pertanian secara bangga, lantaran dianggap mampu menawarkan masa depan yang menjanjikan.
Setahun masa jabatan Gubernur Mirza kiranya baru sebatas pintu masuk. Terlalu dini untuk cepat merasa puas. Ujian dan tantangan selanjutnya tentu tidak mudah.
Namun, berbekal konsistensi, bijak menyerap masukan dari berbagai kalangan terkait, serta terus menjaga spirit “kemudaan” dalam menghasilkan inovasi tepat guna, bukan tidak mungkin seiring doa petani Lampung dan ridho Allah SWT, periode mendatang publik Lampung akan kembali menyaksikan Rahmat Mirzani Djausal bertandang ke Istana Kepresidenan dilantik sebagai gubernur untuk kedua kalinya. (*)
Sarjana Pertanian yang menggeluti jurnalistik sejak 1999, pemilik suratkabar & portal berita, penulis fiksi & nonfiksi, pegiat literasi digital, Ketua AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) wilayah Lampung.
