(Kitani.id): Fenomena El Nino yang diprediksi memuncak pada Mei atau Juni mendatang menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha tani di Kabupaten Tanggamus. Cuaca ekstrem ini membawa risiko kekeringan hebat yang dapat menghentikan produktivitas lahan secara mendadak.
Jika antisipasi dampak El Nino tidak dilakukan sejak dini, stabilitas pangan di tingkat lokal dipastikan akan terguncang.
Situasi di lapangan kini menuntut respons cepat melalui identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk bantuan pompa air dan benih tahan panas. Ketua Tim Kerja (Katimker) Kabupaten Tanggamus bersama seluruh anggotanya, serta tim Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) terus mematangkan koordinasi guna memastikan bantuan tidak terlambat sampai ke tangan yang tepat.
Keakuratan data menjadi tantangan besar di tengah tenggat waktu pergantian musim yang kian dekat. Upaya ini menjadi sangat vital agar petani tetap memiliki kepastian air saat sumber-sumber alami mulai mengering.
Keberhasilan mitigasi saat ini tidak hanya menyelamatkan musim tanam sekarang, tetapi juga berdampak pada alokasi pupuk bersubsidi melalui RDKK untuk tahun 2027. Perlindungan terhadap aset petani di masa sulit adalah prioritas utama untuk menjaga ekonomi pedesaan tetap berputar.
Perkuat Pengawalan Irigasi Perpompaan
Langkah konkret antisipasi dampak El Nino dibahas secara mendalam di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pulau Panggung, Kamis (9 April 2026).
Pertemuan ini fokus pada percepatan program Luas Tambah Tanam (LTT) dan pengawasan infrastruktur air. Percepatan ini melibatkan kolaborasi antara penyuluh pertanian setempat dengan Ketua Kelompok Substansi (KELSI) Provinsi Lampung.
“Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan akurat,” ungkap Ketua Tim Kerja Kabupaten Tanggamus saat memberikan arahan kepada para penyuluh.
Strategi Kementan Hadapi Kemarau Panjang
Program Irigasi Perpompaan (Irpom) dari Kementerian Pertanian menjadi senjata utama dalam menghadapi tantangan alam ini. Selain mesin pompa, penyuluhan kini diarahkan pada penggunaan benih yang lebih tangguh di lahan kering.
Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek namun berdampak panjang bagi ketahanan pangan di Lampung.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga memastikan ketersediaan sarana produksi untuk masa depan melalui penyusunan RDKK. Dokumen ini menjadi dasar mutlak bagi pemerintah pusat dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi.
Pendampingan penyuluh yang presisi di tingkat kelompok tani akan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani pada tahun 2027 mendatang.(*)
